Kembali Mediasi, Perusahaan Karet Hanya Bersedia Bayar Pesangon 50 Persen

Penyelesaian perselisihan PHK antara perusahaan karet PT Roesli Taher dan 11 orang karyawannya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ogan Ilir

SUMSELNET.COM, Ogan ilir – Penyelesaian perselisihan PHK antara perusahaan karet PT Roesli Taher dan 11 orang karyawannya memasuki babak baru. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan kembali menggelar mediasi, antara karyawan korban PHK dengan manajemen PT Roesli Taher, pada Jumat (1/10/2021) lalu.

Namun dalam mediasi kali ini kembali gagal membuahkan hasil. Pihak perusahaan yang diwakili Kuasa Hukumnya, yakni Ali Rasyid hanya bersedia membayarkan 50 persen untuk pesangon dan itupun dengan cara dicicil kepada para karyawan yang terkena PHK.

“Tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kami selaku mediator berharap dengan adanya pertemuan ini mendapatkan jalan terbaik, dan ada solusinya, namun tetap kami serahkan kepada kedua belah pihak bagaimana bagusnya,” ujar Kepala Disnakertrans Kabupaten Ogan Ilir, Edy Demang Jaya, Jumat.

Menurut Edy Demang Jaya, para karyawan korban PHK menolak usulan perwakilan perusahaan yang hanya bersedia membayar 50 persen untuk pesangon dan itupun dengan cara dicicil.

Perwakilan karyawan yang di PHK, Suharmawinata usai mediasi tersebut mengaku kecewa.

Para karyawan yang di PHK merasa keberatan dengan nilai pesangon yang ditawarkan PT Roesli Taher.

Sebab, mereka yang terkena PHK oleh perusahaan telah memenangkan gugatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dengan nomor perkara 31/Pdt Sus-PHI/2012/PN.Plg jo 119 k/Pdt Sus-PHI/2018.

“Mereka sampaikan hanya mampu membayar 50 persen untuk pesangon dan itupun dengan cara dicicil. Tentu kami keberatan dengan hal tersebut,” ujar Suharmawinata.

Selanjutnya, kata Suharmawinata, para karyawan yang terkena PHK oleh PT Roesli Taher akan terus memperjuangkan hak mereka.

Ia pun berharap Gubernur Sumsel Herman Deru, bahkan pemerintah pusat turut membantu memperhatikan nasib para karyawan yang di PHK tersebut.

“Lucu, negara kita sudah merdeka, tapi masih ada anak bangsa yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka,” ucapnya.

Sebagai informasi, sejak tahun 2017, sebelas orang pekerja yang di PHK dari PT Roesli Taher sebuah perusahaan perkebunan karet di Desa Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tak kunjung mendapatkan pesangonnya.

Pekerja akhirnya menempuh gugatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dengan nomor perkara 31/Pdt Sus-PHI/2012/PN.Plg jo 119 k/Pdt Sus-PHI/2018. Dan gugatan dimenangkan oleh pekerja korban PHK. Dalam putusan pengadilan, aset dari PT Roesli Taher akan disita untuk membayar pesangon ke sebelas mantan pekerjanya yang sudah di PHK.

Sahlan Effendi juru bicara (Jubir) Pengadilan Negeri (PN) Palembang membenarkan belum dilakukannya eksekusi sita aset dari PT Roesli Taher sebagai tergugat. Kepada Sobandi selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Sahlan mengatakan saat ini perkara gugatan PHI dengan PT Roesli Taher sebagai tergugat sedang diproses untuk dilakukan penyitaan.

(andi)

Related posts

Leave a Reply