Terpidana Korupsi Lahat, Tambah Hukuman Penjara

Sumselnet, Lahat – Pihak Kejari Lahat mengupayakan penarikan harta benda terpidana kasus korupsi di Kabupaten Lahat. Guna menyelamatkan kerugian negara. Namun bila tak mampu memabayar denda, sesuai vonis maka diganjar hukuman kurungan penjara.

Di Kabupaten Lahat ada dua kasus korupsi yang telah incraht (kekuatan hukum tetap). Diantaranya kasus terpidana korupsi mantan lurah Pasar Bawah periode 2016 – 2020, Edy Syahrun inisial ES. Vonis terhadap terpidana yakni 2 tahun dan denda 50 juta. Lalu hukuman mengembalikan uang pengganti kerugian negara senilai Rp100 juta lebih. Bila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama lima bulan. Sementara bila uang pengganti tidak dibayar maka dipidana selama 1 tahun.

Read More

Kasus menimpa ES divonis pada 2 Agustus 2021 lalu oleh hakim pengadilan Tipikor Palembang. Lalu incracht setelah 7 hari kedepan lantaran terpidana menerima keputusan halim. Kemudian batas waktu 1 bulan kedepan, bila tidak mampu dijatuhi hukuman kurungan.

“Untuk Kasus Edy Syahrun tidak mampu membayar denda dan uang pengganti maka kurungannya ditambah 1 tahun dan 5 bulan. Jadi total hukuman kurungan penjara 3 tahun 5 bulan,” ujar Kajari Lahat Fithrah SH didampingi Kasi Intel Faisyal Basni SH, Sabtu (11/9).

Sementara kasus lainnya, Antoni (An) mantan Kades Perangai periode tahun 2016 dijatuhi hukuman kurungan 4 tahun dan denda Rp200 juta. Lalu harus mengembalikan uang negara Rp300 juta lebih. “Untuk kasus AN divonis pada 16 Agutus 2021 lalu.  Masih ada waktu untuk membayar denda dan uang pengganti. Sebelumnya keluarga terpidana juga telah mengembalikan sebagian uang pengganti. Masih kita upayakan untuk penyitaan harta benda,” ungkapnya.

Terpisah untuk kasus korupsi lainnya yang saat ini disidik ialah dugaan tipikor di Dinas Perpustakaan Daerah. Pihaknya telah melakukan penggeledahan kantor Dinas Perpustakaan Daerah, dan menemukan alat yang digunakan pelaku untuk memalsukan tanda tangan. Selain itu juga disita beberapa dokumen lainnya guna melengkapi alat bukti. “Kami mohon dukungan masyarakat dalam upaya penyidikan kasus ini,” bebernya.

Dalam kasus dugaan korupsi ini kerugian negara sementara sekitar Rp400juta lebih dengan modus perjalanan dinas fiktif dan memalsukan tanda tangan serta perjalanan dinas baik ke dalam maupun ke luar Kabupaten Lahat pada masa pandemi covid19.(ar)

 

Related posts

Leave a Reply