Tanggapi Polemik 2T, Ajak Pemuda Fokus Penanganan Covid19

Dukung : Gerakan Pemuda Sumsel mendukung Kapolda dan mengajak Pemuda Fokus Penanganan Covid19. (Ar)


Sumselnet,Lahat – Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) mengajak masyarakat masyarakat agar untuk lebih fokus mengawal penangan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebagai kontrol sosial, untuk ikut serta mengawasi kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani Covid 19. Daripada membuat polemik terhadap dana hibah 2 triliun.

Koordinator GPS, Bakti Setia Legawa mengatakan. Hal ini dimulai ketika pihak Polda Sumatera Selatan hendak melakukan pencairan dana hibah tersebut pada 2 Agustus 2021, didapati uang dalam bilyet giro itu kurang dari Rp. 2 Triliun. Sehingga menimbulkan polemik ditengah masyarakat Indonesia Khususnya Sumatera Selatan.
Sehingga, hal ini berdampak kepada penurunan integritas Kapolda Sumatera Selatan berdampak kepada penurunan integritas Kapolda Sumatera Selatan Bapak Irjen Eko Indra Heri yang waktu itu dipercayai oleh keluarga Akidi Tio sebagai penyalur. Alasan penunjukan tersebut karena keluarga Akidi Tio pernah berhubungan dekat dengan Kapolda Sumatera Selatan ketika masih bertugas di Aceh.
Hal ini pula menimbulkan berbagai spekulasi ditengah masyarakat atas kebohongan ataupun kekeliruan dana hibah Rp. 2 Triliun tersebut.

“Untuk itu, GPS sepakat memberikan pernyataan sikap terkait polemik hibah dana Rp. 2 Triliun tersebut yang menyebabkan terjadinya disintegrasi di kalangan masyarakat,” ujarnya, Kamis (12/8) saat konfrensi pers di hadapan awak media.

Adapun pernyataan sikap dari GPS. Bahwa Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri sudah meminta maaf kepada seluruh mayarakat Indonesia. Khususnya masyarakat Sumatera Selatan dan juga kepada Kapolri Drs.Listyo Sigit Prabowo atas polemik klaim sumbangan Rp 2 Triliun dari keluarga Akidi Tio. Akibat dari itu bahwa Mabes Polri sudah menurunkan tim internal yang terdiri dari Itwasum Mabes Polri dan Paminal Div Propam Polri guna melakukan pemeriksaan terhadap KapoldaSumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri.

“Hal ini merupakan bentuk evaluasi dan langkah cepat Polri dalam menangani polemik hibah dana Rp. 2 Triliun dari keluarga Akidi Tio tersebut,” tambahnya.
Gerakan atau pihak yang masih fokus menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Selatan menurutnya, adalah gerakan yang dapat menimbulkan kegaduhan baru ditengah masyarakat.
Pihaknya berpesan kepada Mahasiswa, Pemuda, umumnya masyarakat. Agar lebih mencermati terkait isu-isu yang beredar di media sosial, agar tidak terjadi kesalahan berpikir (logical fallacy) dalam menanggapi suatu isu yang terjadi. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar untuk lebih fokus mengawal penangan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah. “Sebagai kontrol sosial, kita selaku mayarakat memiliki peran penting untuk ikut serta mengawasi kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani Covid 19,” tegasnya.(ar)

Related posts

Leave a Reply