FPPS: Penolakan Siswa Miskin Masih Ada di PPDB 2021, Pemerintah Diminta Beri Perhatian Serius

Palembang – Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2021 masih diwarnai oleh sejumlah persoalan. Salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah masih adanya sekolah negeri atau swasta yang menolak siswa miskin.

Kalangan siswa yang tergolong Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) tersebut masih ada yang ditolak dengan berbagai alasan. Ini harusnya tidak boleh terjadi, karena mereka adalah kelompok rentan putus sekolah.

Read More

Kasus tersebut baru-baru ini terjadi di Palembang. Ketua dan anggota Forum Pemerhati Pendidikan Sriwijaya (FPPS), Kamis malam (3/6/2021) menyambangi rumah keluarga bapak Teguh dan ibu Wawa warga RT 14 Kelurahan 26 Ilir, Palembang, setelah mendapat laporan bila salah satu putra pasangan tersebut tidak bisa masuk sekolah melalui jalur zonasi.

Ketua FPPS Susanto saat menyambangi kediaman keluarga tersebut mengungkapkan sangat berharap pemerintah memberi sentuhan tangan dan perhatian yang serius kepada mereka.

“Apalagi dengan kondisi rumah yang mereka tempati berukuran 3×4 meter persegi, ditambah kondisi sang ayah yang mengalami depresi yang cukup lama. Keluarga Imam (anak dari kedua pasangan tersebut) hanya bergantung dari sang ibu yang berprofesi sebagai tukang cuci,” bebernya.

“Lihatlah kondisi mereka, saya takut dengan kondisi ekonomi mereka seperti ini, Imam akan putus sekolah,” sambung Susanto di sela kegiatannya.

Susanto berharap ada sentuhan tangan dari Pemerintah Kota Palembang, agar Imam bisa masuk SMPN 13 dari jalur zonasi, yang berjarak 400 meter dari kediamannya.

Sementara Ketua RT 14 Kelurahan 26 Ilir Ida menegaskan bila keluarga Teguh dan Wawa, sangat layak mendapat bantuan. Karena kondisi Teguh yang tidak bisa mencari nafkah, dan hanya mengandalkan sang istri.

“Saya khawatir Imam tidak dapat melanjutkan sekolah karena faktor biaya. Tolonglah siapapun itu, tolong bantu Imam biar bisa sekolah di SMPN 13 Palembang,” harap Ida.

FPPS menilai perangkat sekolah belum bekerja optimal dalam mengawasi proses PPDB, misalnya: Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan juga Komite Sekolah. Perlu lebih proaktif, sebab lokasi kejadian yang disebutkan di atas adalah hanya kasus yang muncul/dilaporkan, FPPS menduga kuat bahwa kasus-kasus semacam ini bisa saja terjadi di daerah di Sumatera Selatan.

(cca/cca)

Related posts

Leave a Reply