Datangi Kejati Sumsel, KPK Nusantara Tanyakan Penanganan Laporan Dugaan Korupsi Normalisasi Sungai di Empat Lawang

SUMSELNET.COM, Palembang – Dewan Pimpinan Daerah Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (DPD KPK Nusantara) Provinsi Sumatera Selatan, Senin (12/4/2021), kembali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Kedatangan para pegiat anti korupsi itu adalah ingin menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi Normalisasi Sungai di Empat Lawang. Sebab, DPD KPK Nusantara telah melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada 26 Juni 2020 lalu.

Read More

“Terdapat banyak laporan pengaduan DPD KPK Nusantara Sumatera Selatan yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan hingga hari ini belum ada tindakan tegas dari Kejati Sumsel. Oleh sebab itu, DPD KPK Nusantara Sumsel melakukan aksi demo di Kantor Kejati Sumsel,” ungkap Dodo Arman, Ketua DPD KPK Nusantara provinsi Sumatera Selatan kepada Sumselnet.com.

Kepada pihak Kejaksaan, Dodo Arman juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah menangani berbagai macam jenis korupsi diantaranya pembangunan masjid sriwijaya yang saat ini sudah kurang lebih menetapkan 4 tersangka.

Selanjutnya, pihaknya mempertanyakan progres mengenai laporan yang sudah pernah di laporkan melalui PTSP Kejati Sumsel semenjak tahun 2020 lalu namun belum juga ada tindak lanjut.

“Kami NGO ini mempunyai hak untuk mempertanyakan kembali laporan yang kita laporkan sebelumnya. Apabila laporan kami tersebut tidak terbukti serta tidak dapat dilanjutkan tolong diberikan jawaban misalnya dengan menerbitkan SP3, kemudian apabila laporan tersebut terbukti tolong dijawab dengan menerbitkan P21,” bebernya.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Dodo, KPK Nusantara Sumsel mendesak pihak Kejati untuk melakukan tahapan pemeriksaan sampai ke status penyelidikan.

“Kalau tidak ada kejelasan, maka kami akan melapor ke Jamwas Kejagung RI,” ucapnya.

Dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejati Sumsel telah memanggil pejabat-pejabat Kabupaten Empat Lawang termasuk Kepala Dinas PUPR atas dugaan kasus normalisasi sungai di 9 titik senilai Rp 54 miliar. Kendati demikian, Kejati Sumsel belum menetapkan satu pun seorang tersangka.

Kesembilan titik itu adalah di Sungai Musi sekitar Pulau Emas, Sungai Musi Desa Baturaja Lama dan Baturaja Baru, Sungai Nibung di desa Lubuk Layang, Sungai Air Betung di desa Tanjung Agung Ulumusi, Sungai Seguring di desa Terusan Air Selimang Ulumusi, Sungai Saling, Sungai Keruh di desa Padang Gelai sampai ke Muara Sindang Kecamatan Paiker.

“Kami mempertanyakan hal tersebut sebab berhentinya tindak lanjut pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel, padahal berdasarkan data investigasi lapangan dan analisa data yang kami laporkan sangat kuat dugaan tersebut telah merugikan keuangan negara. Selain itu proses dari pengadaan proyek tersebut kami duga kuat sudah diperjual belikan,” tambah Dodo.

Oleh sebab itu, lanjut Dodo, pihaknya mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumsel segera bekerja profesional dan memberikan informasi hasil pemeriksaan, meningkatkan status Laporan Pengaduan DPD KPK Nusantara Sumsel dan segera menetapkan tersangka tindak pidana korupsi.

“Selaku aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Kejaksaan Tinggi Sumsel harus segera tindak tegas dugaan keras yang kami laporkan,” pintanya.

“Aksi kami hari ini karena lemahnya kinerja Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam menuntaskan kasus yang kami laporkan. Sehingga kami mempertanyakan kinerja dari Kejaksaan Tinggi Sumsel yang hari ini kami yakini independen dan kuat mendalami serta menindak segala bentuk tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan,” sambungnya.

Menurut Dodo Arman, tuntutan aksi DPD KPK Nusantara Sumatera Selatan adalah mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar segera mempublikasikan hasil pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sumsel terhadap Pejabat Kabupaten Empat Lawang yang terkait dengan dugaan jual beli proyek dan manipulasi dokumen lelang proyek Normalisasi Sungai di Empat Lawang.

“Segera temukan kerugian negara dan naikan status pemeriksaan menjadi penyidikan,” ujar Dodo.

Selanjutnya, sambung Dodo, segera tetapkan tersangka terhadap pejabat-pejabat Kabupaten Empat Lawang yang terlibat dalam dugaan jual beli proyek dan manipulasi dokumen lelang proyek Normalisasi Sungai di Empat Lawang yang melahap Rp 54 Milyar dari APBD Empat Lawang.

Menanggapi aksi demo DPD KPK Nusantara Sumatera Selatan, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Khaidirman SH MH mengatakan, pihaknya tidak pernah menerbengkalaikan laporan.

“Berdasarkan Perpres 43 tahun 2018, laporan itu Identitas lengkap, ada dokumen. Apalagi kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kami bicara bukti. Prosesnya penyelidikan detil bidang mana, akan kami tanyakan,” katanya.

“Sepanjang laporan memenuhi syarat kita proses, dengan mengundang para pihak, dan meminta dokumen, nanti akan kami jawab secara resmi dilanjutkan atau tidak,” pungkasnya.

(cca/cca)

Related posts

Leave a Reply