Gelar Silaturahmi, PPM Sumsel Himbau Anggota PPM Tunduk Ketentuan Hukum dan Undang-undang

SumselNet.com, Palembang – Pemuda Panca Marga Provinsi Sumatera Selatan (PPM Sumsel) yang diketuai Yulius Aminuddin sebagai turunan dari Ketua Umum Syamsudin Siregar SH dan Sekretaris Jenderal Abdillah Karyadi, SPd sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0000808.AH.01.08 tahun 2019 mengadakan kegiatan silaturahmi dengan para Anggota, Pengurus dan Senior Pemuda Panca Marga, bertempat di Ruang Hotel Excelton Palembang.Rabu (31/3/2021) kemarin.

Selain untuk mempererat silaturahmi kegiatan tersebut juga dalam rangka memberikan penjelasan tentang Keberadaan Pemuda Panca Marga Provinsi Sumatera Selatan pasca putusan pengadilan No. 583/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.

Read More

Dalam penjelasannya, Yulius Aminuddin mengatakan terdapat dualisme Pemuda Panca Marga yaitu versi MUNAS X dengan ketua umum Syamsudin Siregar SH  dan versi MUNASLUB yang diketuai oleh Berto Izaak Doko. 

Menurut Yulius, hal tersebut juga berdampak di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga terdapat dualisme kepengurusan yaitu versi Munas X diketuai oleh Yulius Aminuddin sedangkan versi Munaslub diketuai oleh Gerry Iskandar.

“MUNAS X telah dilaksanakan pada tanggal 5-7 September 2019 yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 ketua PD PPM se-Indonesia namun kemudian diselenggarakanlah MUNASLUB pada tanggal 7-8 September 2019 yang pesertanya hanya dihadiri segelintir Ketua PD PPM se-Indonesia yang selebihnya ditunjuk untuk mewakili provinsi se-Indonesia yang kemudian menghasilkan Berto Izaak Doko sebagai Ketua Umumnya,” jelas Yulius.

Kemudian, lanjut Yulius, Berto Izaak Doko mengajukan gugatan terhadap Ketua Umum PPM Samsudin Siregar SH selaku Tergugat dan menjadikan juga Pemerintah Republik Indonesia yaitu MENTERI HUKUM DAN HAM RI sebagai TURUT TERGUGAT II. 

“Pada tanggal 19 Januari 2021 Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh gugatan Berto Izaak Doko dan menyatakan Syamsudin Siregar SH adalah Ketua Umum Pemuda Panca Marga yang sah dalam perkara Perdata No. 583/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. Dasar ini menguatkan keberadaan SK Kemenkumham AHU-0000808.AH.01.08 tahun 2019 yang merupakan syarat keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN sebagaimana terakhir telah diubah dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 tahun 2017,” paparnya.

Yulius menghimbau agar semua anggota PPM untuk tetap menahan diri serta tunduk dengan ketentuan Hukum dan Undang-undang. 

“Saya berharap agar semua pihak tidak dijebak ataupun terjebak untuk masuk dalam konflik ini karena kurangnya informasi terkait keadaan yang sebenarnya. Dan kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk tetap mempedomani UU tentang Organisasi Kemasyarakatan berikut turunannya yaitu PP 58 / 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan khususnya pasal 24 dan 25,” urainya.

Masih kata Yulius, Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan serta dapat menggunakan dana APBD dan/atau APBN hanya kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum dan terdaftar dalam hal ini SK KEMENKUMHAM sebagai pengesahan badan hukum sekaligus proses terdaftar sebagaimana diatur UU Organisasi Kemasyarakatan. 

“Kedepan PPM Sumsel telah mempersiapkan tindakan berupa upaya hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang timbul atas terjadinya dualisme ini,” ungkapnya.

“Memang saat ini Berto CS sedang mengajukan upaya banding, tetapi harus kita ingat bahwa SK MENKUMHAM yang dikeluarkan oleh  Menteri Hukum dan HAM RI merupakan tindakan Pemerintah selaku Penguasa harus tetap dianggap sah sampai ada pembatalan,” pungkasnya.

(cca/ril)

Related posts

Leave a Reply