Akhir Maret, Satgas PBBKB Sumsel Agendakan Sosialisasi kepada Pemilik dan Pengelola Kapal

Kabid Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, Emmy Surawahyuni saat diwawancarai sumselnet.com diruang kerjanya, Selasa (16/3/2021) lalu.

SUMSELNET.COM, Palembang – Bapenda Provinsi Sumsel bersama Satgas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada perairan/laut di wilayah Sumsel telah mengagendakan sosialisasi di Dermaga 16 Ilir Palembang dan Dermaga Dishub Gasing Banyuasin.

Sosialisasi ini rencananya akan dilakukan bersama seluruh instansi terkait, yaitu pangkalan TNI angkatan laut (Lanal), polisi perairan dan udara (Polairud), kantor syahbandar, dan otoritas pelabuhan (KSOP), Dishub Provinsi, Dishub kota Palembang, Dishub Kabupaten Banyuasin, Dishub Kabupaten Ogan Ilir (OI), Dishub kabupaten OKI dan Dishub kabupaten Musi Banyuasin serta OPD terkait lainnya.

Read More

“Sosialisasi tersebut akan dilaksanakan pada 29 Maret pagi di Dermaga 16 Ilir Palembang dan siangnya akan dilakukan di Dermaga Gasing Banyuasin yang akan dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum Tim Satgas dalam hal ini Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar,” terang Kabid Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, Emmy Surawahyuni saat diwawancarai sumselnet.com diruang kerjanya, Selasa (16/3/2021) lalu.

Hari selanjutnya, lanjut Emmy, juga akan dilakuan sosialisasi di daerah perairan lainnya di Sumsel. Sosialisasi PBB-KB akan kita berikan kepada pemilik dan pengelola kapal,” ujarnya.

Lebih lanjut Emmy menuturkan, data kapal-kapal yang beroperasi di perairan Sumsel ada pada Dishub.

“Untuk Dishub Palembang sudah punya data untuk kapal dibawah 7 GT dan kapal diatas 7 GT datanya ada di Dishub Provinsi. Untuk kapal yang cuma singgah di perairan sungai Musi itu otoritas di KSOP, singgah masuk sungai Musi dengan seizin KSOP,” jelasnya lagi.

“Disana juga kita lihat BBM beli dimana, beli diwilayah Sumsel atau beli diluar Sumsel. Dan terhadap kapal yang hanya singgah dan pemakaian BBMnya sudah dibeli di luar wilayah Sumsel dan tidak ada pembelian tambahan BBM tidak dikenakan PBB-KB tetapi kalau pembelian tersebut untuk tujuan djual di wilayah Sumsel atau kalau beli BBM di wilayah Sumsel untuk pakai sendiri atau dibawa untuk dijual lagi itu kita kenakan PBB-KB,” sambung dia.

“Kita lihat dokumen-dokumennya. Karena pasti keluar masuk di perairan Sumsel itu terdaftar di KSOP. Salah satu kewenangan KSOP terhadap pembelian BBM kapal-kapal tadi,” lanjut Emmy.

Besaran PBB-KB diperairan sendiri, menurut Emmy adalah 7,5 persen dari harga BBM.

“Kalau beli di SPBU terapung punya Pertamina itu sudah ada PBB-KB nya. Tapi kalau bukan punya Pertamina tapi punya swasta itu kita tidak tahu sudah ada belum PBB-KB terhadap minyak yang dibeli,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Emmy, kita sosialisasikan beli di wajib pungut (wapu) yakni SPBU terapung punya Pertamina atau banker-banker milik wapu-wapu.

Disana sudah dipungut PBB-KB nya,” tukasnya.

Emmy mengungkapkan dengan adanya tim Satgas PBB-KB perairan ini, diharapkan agar peningkatan penerimaan pajak PBB-KB dari sektor perairan lebih maksimal.

“Bapak Gubernur melihat potensi diperairan cukup besar. Dengan telah dibentuknya Satgas PBB-KB wilayah perairan Sumsel diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah di Provinsi Sumsel,” ucapnya.

Berdasarkan laporan sementara pendapatan pajak daerah hingga periode 15 Maret 2021 yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah mencapai 20,60 persen, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mencapai 16,84 persen, pajak air permukaan (PAP) mencapai 17,63 persen, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai 16,37 persen dan pajak rokok masih menunggu transfer dari kemenkeu.

(cca/cca)

Related posts

Leave a Reply