Sebelum Diperpanjang, Warga Tuntut Plasma dan Ganti Rugi Perusahaan

Rapat fasilitasi mediasi penanganan sengketa lahan di ruanh opproom, Senin (25/1)

Sumselnet, Lahat –  Mengingat ada HGU perusahaan PT Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) bakal segera berakhir. Perwakilan dari 14 desa kompak meminta kejelasan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut kepada pemerintah.Serta  memastikan agar ada perkebunan plasma 20 – 30 persen dari perusahaan bagi masyarakat sekitar.

Dijelaskan kuasa hukum masyarakat, Sujoko Bagus dan Herman Hamzah dari  Kantor Hukum Sujoko Bagus dan rekan. Bahwa warga meminta pemenuhan plasma 20 persen bagi masyarakat bisa terealisasi bila HGU diperpanjang nantinya. Ada beberapa HGU yang dalam waktu dekat bakal habis pada tahun 2023 dan tahun 2029.

“Jadi aturan terkait plasma bagi masyarakat agar bisa ditaati. Mengingat sebelummya dengan lasan take over, plasma masyarakat sesuai aturan yang batu, belum terealisasi,” ungkapnya.

Saat rapat fasiltasi mediasi penanganan sengketa lahan antara PT SMS dengan 14 Desa, di ruang opprom Pemkab Lahat, Senin (25/1).Lalu juga meminta bahwa ada lahan desa diluar HGU untuk dilalukan pengeceka di lapangan.

Kemudian ada beberapa laham yang belum selesai ganti rugi untuk segera dibayarkan.

“Kami berterima kasih kepada Pemkab Lahat karena telah membantu memfasiltasi mediasi ini. Ada beberapa poin memang yang belum selesai dan akan difasilitasi kembali kedepannya,” tambah Joko Bagus, sapaan akrabnya.   

Joko Bagus SH

Adapun desa yang mengajukan tuntutan Desa Suka Merindu, Ulak Bandung, Purworejo, Jajaran Baru, Jajaran Lama, Sukarami, Sungai Laru, Lubuk Seketi, Tanjung Baru, Maspura, Beringin Jaya, Padang Bidu, Banuayu, dan Tanjung Alam yang berada di Kecamatan Kikim Barat, Kikim Tengah, serta Kikim Selatan. 

Sementara dalam rapat dipimpin Asisten I Pemkab Lahat, Rudi Thamrin. Perwakilan warga, Sukiman mengaku kecewa dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit PT SMS di desanya.

Menurutnya perusahaan tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi desa terdampak.   

“Kalau pun diperpanjang atau direvisi oleh perusahaan, nantinya minimal 20 sampai 30 persen harus dikembalikan kepada masyarakat atau diplasmakan,” ucapnya saat menghadiri rapat di Oproom Pemkab Lahat bersama Pemda Lahat dan BPN Lahat. Senin (25/1)   

Dalam mediasi itu dijelaskan, bahwa perusahaan yang berdiri sejak 2014 silam itu merupakan takeoffer dari beberapa perusahaan perkebunan.Lalu Kepala BPN Lahat Ir Romanus Noor Widarto MM mengatakan bahwa sampai saat ini perusahaan belum melakukan perpanjangan hak HGU.

Menurutnya, bahwa untuk pengajuan harus dilakukan 5 tahun sebelum berakhir.   

“Sampai batas berlakunya HGU habis dan pihak perusahaan belum memperpanjang, maka diberi waktu lagi untuk hak perpanjangan,” ucap Romanus. Seraya dirinya menyampaikan bahwa perpanjangan HGU ada pada ATR/BPN pusat dan BPN Provinsi.   

Manager PT SMS, Abdurahman mengatakan bahwa perusahaan belum melakukan perpanjang, namun pihaknya akan melakukan proses tersebut kepada ATR/BPN pusat.

“Setelah perpanjangan nantinya kami akan lakukan tembusan ke BPN Lahat,” terangnya   

Pihak perusahaan juga siap menampung aspirasi pengajuan plasma dari berbagai desa di sekitar area perkebunan.   

“Kalau ada tanah di sekitar kebun silahkan diajukan ke perusahaan untuk diplasmakan, dan perlu diketahui bahwa ini sudah kami sampaikan sebelumnya kepada warga,” ucapnya.(ar)

Related posts

Leave a Reply