Unjuk Rasa Minta Kades Dinonaktifkan

SUMSELNET.COM, Lahat – Sejumlah warga dari Desa Gunung Kerto, Kecamatan Kikim Timur, kembali mengggelar unjuk rasa. Bahkan warga tersebut, berencana menginap di Pemkab Lahat, Senin malam (14/12). Lantaran tuntutan mereka belum mendapat titik terang.

Sejumlah warga tersebut menuntut, agar kepala desa Gunung Kerto segera dinonaktifkan. Lantaran menduga oknum Kades Gunung Kerto, Sugianto Sohar melakukan penyimpangan dalam melaksanakan realisasi anggaran Dana Desa (DD) 2020 yaitu perehaban Jembatan Beton dan Pemalsuan Dokumen BPD.

Read More

“Disaat pandemi covid 19 ini, kepala desa masih sempat sempatnya maling uang rakyat dengan mengakali APBDes. Jadi kami minta berhentikan dan proses secara hukum,” ucap Koordinator Aksi, Sundan dalam orasinya, Senin (14/12)

Bahkan warga bakal melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan RI, agar Dana Desa (DD) setempat dihentikan penyalurannya. “Tolong, sikapi tuntutan kami ini,” ungkap Sundan.

Selain itu, hasil ekspos kejaksaan dan inspektorat sudah keluar. Untuk itu, ada tindakan nyata terhadap perbuatan oknum kades tersebut. “Ibarat kita ngomong sama bapak- bapak kalau anaknya berbuat salah. Terus bapak itu mengakui. Tapi tidak ada sanksi,” tambah salah satu warga.

Menanggapi hal tersebut, Inspektur Inspektorat Lahat, Yunisa Rahman SIP MM mengatakan bahwa hasil audit inspektorat ada kerugian negara sebesar Rp 23 juta pada DD Gunung Kerto tahun 2020.

Atas hal tersebut, pihaknya bakal mengimbau dan memanggil  Kades Gunung Kerto, Sugianto Sohar untuk segera mengembalikan dana desa senilai Rp 23 juta yang diduga telah digelapkan.

“Kita panggil untuk segera mengembalikan dana itu ke kas desa, dalam jangka waktu 60 hari,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Lahat Ekman Mulyadi SSos melalui Kabid Tata Wilayah dan Adm Pemdes, Imam Santosa SSTP MSi mengatakan bahwa pemberhentian kades itu terjadi jika menggundurkan diri, meninggal dunia dan melanggar.

“Dijelaskan bahwa UU 6 tahun 2014 apabila desa melanggar, maka pertama ditindak secara sanksi administrasi berupa surat teguran melalui kepala daerah,” ucapnya.

Sementara diketahui sebelumnya, bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) Kejaksaan Negeri Lahat dan Inspektorat Kabupaten Lahat terkait investigasi Desa Gunung Karto Kecamtan Kikim Timur Kabupaten Lahat telah keluar, dan dirilis pada 2 November lalu. Hasilnya ditemukan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepala desa Gunung Kerto. 

Dijelaskan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lahat Yunisa Rahman melalui Drs. Yusri, M.Si, Irban Investigasi. Menyimpulkan bahwa dari hasil audit investigasi ditemukan adanya perbuatan mal administrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Kerto dalam penandatanganan berita acara kesepakatan antara kepala desa dan BPD, yang menyatakan seolah-olah telah ada kesepakatan. Tetapi faktanya tidak pernah dilakulan pembahasan terhadap RAPBDes. Kedua telah ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 23.602.219,09 atas pekerjaan rehab jembatan betok tahun 2020. Terdiri dari kekurangan volume fisik terpasang dan mark up harga perolehan barang/jasa dengan total sebesar Rp. 22.166.900, lalu kewajiban perpajakan (PPN,PPh, Pajak Galian C) atas kegiatan rehab jembatan beton sebesar Rp. 1.435.319,09.

“60 hari kerja sejak LHA dikeluarkan, maka wajib dan sudah harus dikembalikan oleh kepala desa kerugian tersebut,” ungkap Yunisa Rahman, Selasa (3/11). Seraya menambahkan bahwa bila tidak dikembalikan maka akan ada barang yang disita baik berupa kendaraan, surat tanah maupun barang berharga milik oknum kades.

Lanjutnya, bahwa baik Dinas PMD, Camat dan Kepala Desa juga diberikan teguran. Lantaran kurangnya pengawasan terkait pengelolaan dana desa oleh oknum kades tersebut. “Dalam hal ini baik camat dan dinas PMD kurang cermat dalam mengecek adimitrasi pengelolaan dana desa,” tambahnya.

Sementara ditambahkan Kejari Lahat Fitrah SH bahwa dari adanya temuan investigasi tersebut agar pihak Inspektorat melakukan penagihan kepada Kepala Desa Gunung Karto sehubungan dengan adanya kerugian negara yang terjadi. Lalu dikarenakan yang dilaporkan adalah kegiatan tahun berjalan maka tidak akan ditindaklanjuti pihak kejaksaan dan nilai kerugian tidak signifikan serta kurangnya pemahaman pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Selanjutnya bahwa terjadinya penyimpangan ini diakibatkan adanya unsur hubungan keluarga dalam tata kelola pemerintahan desa.

“Untuk itu diminta agar Bupati Lahat mengeluarkan Perbup yang mengatur tentang tidak adanya hubungan kekeluargaan dalam perangkat desa agar mencegah hal yang serupa terjadi kembali,” ungkapnya.

Kemudia Camat dan DPMD diharapkan lebih optimal lagi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Karena hal tersebut terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian intern dalam tata kelola pemerintah desa dengan tidak memfungsikan perangkat desa dan keterlibatan BPD dalam penyusunan APBDes. Serta kurangnya pembinaan perangkat desa oleh pihak DPMD sehingga kurangnya pemahaman terhadap tupoksi masing-masing perangkat desa,” tukasnya.(ar)

Related posts

Leave a Reply