Momentum Hakorda 2020, Kejari Lahat Tindak Tegas Kasus KKN dan Korupsi

Sumselnet, Lahat – Kejaksaan Negeri Lahat selama kurun waktu 1 tahun telah melaksanakan beragam upaya, guna mencegah tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Baik secara preventif maupun secara refresif.

Secara refreshif, sepanjang tahun 2020 telah menangani tiga kasus KKN. Serta satu perkara tindak korupsi yang telah selesai.Kepala kejaksaan Negeri Lahat Fithrah,SH mengatakan, kasus yang telah naik sidik diantaranya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana desa Banjar Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Read More

Kedua dugaan tindak pidana Kolusi dan Nepotisme dalam pengangkatan Direktur PDAM Tirta Lematang Kabupaten Lahat Tahun 2018.Kemudian, pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Lahat menerima SPDP dan Berkas Perkara dari Penyidik Tipikor Polres Lahat dengan tersangka ES,  mantan Lurah pasar Bawah terkait tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Tahun 2019.

” Saat ini Berkas Perkara tersebut sedang dikembalikan kepada Penyidik Polres Lahat untuk dilengkapi berdasarkan petunjuk Jaksa Peneliti. Sementara dua kasus sidik lainnya yakni dugaan Tipikor Dana Desa san Kolusi Nepotiame masih dalam proses,” ungkap Kajari Lahat didampingi Kasi Pidsus Anjas Karya SH dan Kasi Datun Ridho Dharma SH, Rabu (9/12).

Kemudian, satu perkara yamg telah selesai ialah  Penyimpangan dalam Pelaksanaan Dana Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.541.310.328;.

” Dana yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000000. Sementara terpidana Sarudin telah divonis tanggal April 2020 lalu,” ungkapnya.

Lebih Lanjut Kajari Lahat Fithrah, SH juga menjelaskan bahwa melalui hari Anti korupsi Sedunia (Harkordia) tahun 2020. Berharap semua pihak pemerintah Kabupaten Lahat agar bisa mewujudkan OPD Kabupaten Lahat sesuai arahan Menpan no 52 tahun 2014 Jonto no 10 tahun 2019 tentang  pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sesuai Inpres no 2 tahun 2014.

Selain itu, dalam rangka penanganan laporan masyarakat. Pihaknya telah melakukan kerja sama MOU dengan Apip Inspektorat Penkab Lahat dan Polres Lahat.  Dimana laporan masyarakat bisa dilimpahkan untuk ditangani Apip maupun Polres Lahat. Seperti penanganan perkara dana desa Desa Sawah Darat tahun 2018 oleh pihak Apip dan sudah dikembalikan senilai Rp260 juta.

Lalu perkara pembagian BLT DD Desa Bantunan sebesar Rp6juta, dan telah dikembalikan.Selain upaya refresif, tindakan preventif dan giat lainnya guna mencegah tindak pidana KKN ialah. Adanya kegiatan pemulihan dengan kerjasamanya Pemkab Lahat dengan Kejaksaan Negeri Lahat selaku pengacara negara. Seperti penarikan aset- aset yang sebelumnya dikusasi oleh mantan pejabat dan ASN. Kemudian penarikan pajak yang belum dibayarkan. 

Tak hanya itu, pencegahan berupa sosialisasi ke desa- deaa dan OPD juga terus dilakukan. Termasuk pendampingan dana recofushing dan covid19 agar tidak terjadi penyelewengan. “Kita juga mencegah terjadinya gratifikasi selaku pihak Kejaksaan nlNegeri Lahat maupun sebagai pengacara negara. Kemudian melarang tamu untuk datang terkait penanganan perkara,” tegasnya.(ar)

Related posts

Leave a Reply