Ada Kesenjangan, BPD Curhat Ke DPR

SUMSELNET. COM, LAHAT – Aksi damai kembali terjadi di Kabupaten Lahat. Kali ini ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lahat mendatangi Dewan Perwakilan Daerah Lahat, Senin (12/10).

Mereka menuntut adanya peningkatkan kapastitas BPD dengan bimtek. Meminta persamaan hak tunjangan dan kesejahteraan sesuai UMP. Meminta dibangunkan sekretariat BPD per desa.

Read More

Hendri Syahputra SH, Ketua BPD Lingkar Jaya, Kecamatan Kikim Timur menyampaikan, pihaknya (BPD red) terkesan dibodoh-bodohi. Pihaknya selama ini mengalami kesenjangan kesejahteraan dengan perangkat desa,  padahal BPD, Kades, dan perangkat desa masuk dalam 1 undang-undang. 

“Karna tidak ada bimtek, kondisinya kami banyak yang tidak mengerti. Di lapangan Kades membuat anggota BPD dari orang-orangnya, musyawarah sesama mereka, jadi kepengurusan desa ditangan dek beradik mereka,” sampainya. 

Sementara, Sutra Imansyah menuturkan, BPD harus memahami dahulu tugas dan fungsinya. Jangan sekedar minta naikan gaji, tapi tunjukkan dahulu kinerja. Produk BPD itu ialah Perdes, jangan sampai Perdes sudah dibuat BPD mala tidak tahu apa isinya.

“Perdes itu haknya BPD, buat Perdes yang bisa menghasilkan PADes. Jangan ditanda tangani jika kalian tidak tahu isi Perdes tersebut,” tutur Sutra. 

Di sisi lain, Kabid Tata Wilayah dan Administrasi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Lahat, Imam Santosa menerangkan, desa memiliki UU tersendiri, dan berdiri sangat kuat. Desa diberikan kewenangan sepenuhnya mengatur dan mengurus desanya sendiri. Setelah BPD dilantik, otomatis statusnya masuk dalam aparatur desa. Dijelakaan dalam UU desa, gaji perangkat disetarakan dengan PNS golongan 2, sedangkan untuk BPD tidak diatur. 

“Ini bukan siapa yang memberikan SK. Tunjangan kinerja BPD, berasal dari APDes,

Jadi sinkronisasi kades dan BPD harus ditingkatkan agar menghasilnya banyak PADes. Kalau BPD mau tunjangan sesuai UMP, UU tenaga kerja tidak bisa disamakan dengan UU desa,” ungkap Imam. 

Masa dari BPD akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam RDP tersebut didapat beberapa persoalan dan solusi, yang akan disampaikan Komisi 1 DPRD Lahat kepada Bupati Lahat.

Sementara itu, dalam aksi tersebut Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono S.Ik ikut serta mengawal aksi agar bejalan aman dan damai. Pihaknya berharap agar aksi berjalan aman dan damai tanpa adanya tindakan berlebihan.(Ar)

Related posts

Leave a Reply