Kisruh, PT Nadine Bakal Tuntut ULP Mura Ke Pengadilan

Kisruh PT Nadine Karya Pratama Protes Hasil Lelang ULP Musi Rawas

SUMSELNET.com, Musirawas — Proses lelang Paket Peningkatan Jalan Semeteh (Rigid) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas (Mura) Tahun Anggaran 2020, mengalami kisruh. Lantaran proses lelang oleh PT Nadine Karya Pratama dianggap tidak transparan dan direkayasa sehingga seperti berjalan normal.

Kuasa Hukum PT Nadine Karya Pratama (NKP) Kenny, SH menjawab klarifikasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mura, “kami merasa yakin dengan tawaran kami tersebut. Intinya semua persyaratan yang diminta sudah dipenuhi. Untuk itu kami minta keadilan agar tawaran beserta dokumen dokumen pendukung dibuka secara transfaran,” bantah Kenny.

Read More

“Bahwa berdasarkan Kualifikasi Usaha Perusahaan Non Kecil maka Laporan keuangan pada saat pemasukan dokumen kualifikasi harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (Untuk Non Kecil) bukan reviu laporan keuangan ini berdasarkan Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah diundangkan pada bulan mei 2020. Apabila penawaran Perusahaan pemenang lelang lebih lengkap dari penawaran PT. NKP, maka kami akan menerimanya dengan legowo,” jelas Benny kepada sumselnet.com.

Informasi Lelang Paket Jalan Semeteh Musi Rawas TA 2020

“Dan kami minta dalam hal ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai penyelenggara pengawasan dari pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kepada pokja. kami juga mendesak APIP agar membuka semua lampiran dokumen penawaran pemenang lelang yg di Upload di SPSE untuk dievaluasi ulang dengan cara disandingkan dengan dokumen pemilihan dan disaksikan secara bersama oleh PT. Nadine dan Kuasa Hukum serta media,” papar Kenny.

Sementara itu, penelusuran sumselnet.com ke laman ULP Mura diperoleh informasi penyebab kalahnya PT NKP dari PT Barito disebutkan sebagai berikut, “Syarat- syarat teknis tidak lengkap diantaranya : 1. Peralatan (Perusahaan yang memberikan sewa alat ke calon penyedia tidak mempunyai bukti Kepemilikan alat yang berupa invoice) 2. Personil manajerial tidak mengupload Daftar riwayat hidup dan referensi kerja dimana hal ini untuk membuktikan pengalaman kerja personil manajerial tersebut.”

Artinya gugur di evaluasi teknis dan pembuktian berkas. Sehingga PT NKP dianggap tidak memenuhi evaluasi teknis dan pembuktian berkas. Padahal PT NKP membantah bahwa pembuktian dokumen itu ada dan lengkap.

“Padahal dokumen yang dimaksud sudah ada. Sehingga penawaran kami lengkap dan di masa sanggap juga sudah disampaikan ke Pokja ULP,” jelas Kenny lagi.

Laman tersebut juga menuliskan nilai penawaran PT NKP Rp. 2,729 milyar atau lebih rendah sekitar Rp. 269 juta dari PT Barito Jaya Bersama Mandiri (BJBM) Rp. 2,99 milyar yang dimenangkan oleh Pokja ULP Mura. Nilai Paket Peningkatan Jalan Semeteh tersebut Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp. 2,99 milyar dan Pagu sebesar Rp 3 milyar.

Paket Peningkatan Jalan Semeteh ini diikuti oleh 16 peserta dan yang memasukkan penawaran hanya dua perusahaan yakni PT NKP dan PT Barito. Namun saat evaluasi teknis dan pembuktian PT NKP dianggap tidak memenuhi dua evaluasi dari empat tahap evaluasi olehPokja ULP Mura. Sehingga PT Barito dimenangkan oleh Pokja ULP Mura.

Di lain pihak, PT NKP tetap bersikeras bahwa dokumen yang dipersyaratkan lengkap dan bisa dibuktikan. apalagi nilai tawran kami lebih rendah Rp. 260 jutaan. Bahkan, mengancam akan memperkarakan proses lelang ini ke pengadilan.

“Kalau permintaan kami tidak ditanggapi, kami akan lanjutkan ke Pengadilan,” pungkasnya. (Uqa)

Related posts

Leave a Reply